DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan di Tengah Pengurangan Dana Pusat

Palangka Raya, neonusantara.id – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa lembaga legislatif tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan pembangunan daerah meskipun pemerintah pusat telah mengumumkan adanya penyesuaian atau pemotongan anggaran transfer ke daerah.Pernyataan tersebut disampaikan Ansyari usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, yang mengagendakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/10/2025).Ansyari menuturkan bahwa DPRD dan pemerintah provinsi akan tetap berpedoman pada rencana pembangunan daerah yang telah disusun.“Pada intinya, penyampaian Gubernur hari ini selaras dengan apa yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS. Kami tetap optimis rencana anggaran 2026 dapat direalisasikan secara optimal,” ujarnya kepada wartawan.Ia menambahkan bahwa meskipun terjadi pengurangan dana transfer, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan.“Wakil Gubernur sudah melakukan berbagai upaya komunikasi ke pemerintah pusat. Harapan kami, pemotongan ini tidak terlalu besar dan tidak mengganggu program prioritas,” jelasnya.Politikus muda Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan proses penganggaran berjalan lebih cermat.“Jika anggaran berkurang, berarti kita harus memastikan program prioritas tetap dilaksanakan sesuai visi dan misi Gubernur. Kita harus bijak mengelola dan memaksimalkan anggaran yang ada,” tegasnya.Ansyari juga memastikan bahwa DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga efektivitas penggunaan APBD.“Fungsi DPR adalah mendukung pemerintah, namun dalam konteks memastikan anggaran dipergunakan secara efektif dan efisien. Prioritas pembangunan tetap menjadi pedoman utama,” tutupnya.Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda. Penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 menjadi langkah awal pembahasan bersama antara Pemprov dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan Kalimantan Tengah pada tahun mendatang. (red)