Palangka Raya, neonusantara.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Helmi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 pada Selasa (15/10/2025).
Helmi menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp7,105 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Menurutnya, rancangan APBD tersebut harus disusun dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.
Helmi menyampaikan bahwa kebijakan anggaran perlu diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa setiap anggaran yang digunakan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tidak dihabiskan untuk kegiatan seremonial.
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Kalteng dalam menertibkan kendaraan berplat luar daerah dan memperbaiki tata kelola distribusi BBM sebagai upaya menambah pendapatan daerah. Namun, ia mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah serta integrasi data antarperangkat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Lebih lanjut, Helmi menekankan pentingnya memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang masih membutuhkan peningkatan layanan.
Ia menyampaikan bahwa pemerataan pelayanan publik serta penguatan ekonomi rakyat harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan APBD 2026.
Helmi menutup pandangan Fraksi Gerindra dengan menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan secara akuntabel. Ia menyebutkan bahwa transparansi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat menjadi kunci agar APBD benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga Kalimantan Tengah. (red)
