Palangka Raya, neonusantara.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Senin (8/9/2025).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, turut membahas perkembangan situasi kamtibmas serta optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Mendagri menyampaikan inflasi nasional pada Agustus 2025 sebesar 2,31 persen (y-o-y) dan -0,08 persen (m-t-m). Deflasi dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras. Adapun pada minggu pertama September, tujuh provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 30 provinsi menurun, dan satu provinsi relatif stabil.
Penurunan harga beras dinilai tidak lepas dari intervensi pemerintah melalui penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah. Mendagri juga menekankan pentingnya langkah antisipasi menghadapi potensi konflik sosial, termasuk melalui dialog, rekonsiliasi, serta penguatan koordinasi Forkopimda dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2025 mencapai 23,85 juta orang, dengan 2,38 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Target penurunan kemiskinan ditetapkan 0,86 persen per tahun hingga mencapai 5 persen pada 2029.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, sementara Kalteng tercatat mengalami kenaikan tipis dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen pada Maret 2025.
Menanggapi hasil rakor, Yuas Elko menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan oleh Dinas Sosial Kalteng melalui Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Update data, laporkan data supaya tidak dobel, dan penerimanya di-SK-kan Gubernur. Itu yang utama untuk program Kartu Huma Betang,” ujarnya.
Yuas juga mendorong agar penyaluran beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah terus digencarkan di Kalimantan Tengah. “Terus berjalan SPHP, Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.(red)
