Palangka Raya, neonusantara.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2025, Selasa (22/7/2025), di Aula Dislutkan Provinsi Kalteng. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antar kabupaten/kota sekaligus menjembatani kerja sama dengan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.
Rakor secara resmi dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung. Dalam arahannya, Herson menekankan pentingnya integrasi data potensi perikanan daerah sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan pengolahan dan pemasaran ikan perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik hasil perikanan lokal serta kebiasaan konsumsi masyarakat. Pendekatan yang tepat, lanjutnya, akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan dan pelaku UMKM perikanan.
“Rakor ini harus menjadi ruang terbuka untuk berbagi tantangan dan potensi yang ada di setiap daerah. Kita ingin kebijakan yang lahir dari diskusi ini benar-benar bisa diterapkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat perikanan,” ujar Herson.
Kepala Dislutkan Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, menyampaikan bahwa Rakor tidak hanya sebatas koordinasi formal, melainkan juga sebagai langkah konkret mendorong kolaborasi usaha yang produktif. Salah satu terobosan yang dihadirkan dalam Rakor adalah sesi business matching yang mempertemukan pembudidaya, pelaku usaha, dan calon pembeli secara langsung.
Menurut Sri Widanarni, kolaborasi ini diharapkan dapat memangkas mata rantai distribusi yang selama ini menjadi kendala dalam pemasaran hasil perikanan. Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi pelaku usaha terhadap perkembangan digital, sehingga sistem pemasaran tidak lagi terbatas secara geografis.
“Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha perikanan. Dukungan pembiayaan dan pelatihan digital marketing bekerja sama dengan Rumah BUMN dan Bank Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan perikanan juga menjadi prioritas, agar sektor ini bisa berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah, dan mitra strategis dinilai penting dalam merancang ekosistem usaha yang inklusif dan adaptif.
Sri Widanarni menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa hasil Rakor akan dijadikan acuan dalam menyusun program lanjutan yang lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.
Rakor ini diikuti oleh perwakilan Dinas Perikanan dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, pejabat teknis Dislutkan Provinsi Kalteng, serta sejumlah narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, dan Rumah BUMN Palangka Raya. (red)
