Palangka Raya, neonusantara.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat partisipasi kepala daerah dalam Rapat Kerja Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam, 12 Juli 2025, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.
Dari seluruh undangan yang telah disebarkan, hanya tujuh kepala daerah yang mengonfirmasi kehadiran, yakni Bupati Katingan, Bupati Gunung Mas, Bupati Barito Selatan, Bupati Barito Timur, Bupati Murung Raya, Bupati Kapuas, dan Wali Kota Palangka Raya. Ketidakhadiran mayoritas kepala daerah menyebabkan rapat tersebut dibatalkan.
“Peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa komitmen yang sama, sulit bagi kita untuk mencari peluang baru dan mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Agustiar Sabran usai memimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur, Sabtu pagi (12/7/2025).
Kekecewaan serupa juga diungkapkan Gubernur dalam sambutannya saat memimpin upacara. Ia menyayangkan minimnya kehadiran para bupati dan wali kota yang semestinya hadir memberikan dukungan langsung kepada kontingen dari daerah masing-masing. Padahal, kegiatan ini merupakan ajang penting untuk menunjukkan komitmen terhadap penguatan koperasi dan UMKM di daerah.
Upacara Harkopnas ke-78 sendiri berlangsung meriah dengan parade peserta dari koperasi dan pelaku UMKM se-Kalteng, yang menunjukkan semangat tinggi dari masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Gubernur kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki wilayah masing-masing. Menurutnya, tanpa kerja sama yang erat dan koordinasi yang intensif, pembangunan daerah akan sulit berkembang secara merata.
“Jika kita tidak kompak dan tidak serius dalam mengelola dan meningkatkan PAD, maka kita akan tertinggal. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk kemajuan bersama,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan tetap berkomitmen untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan seluruh kepala daerah dan memperkuat koordinasi lintas wilayah, demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Kalteng.
