Palangka Raya, neonusantara.id — Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan memastikan program prioritas daerah berjalan optimal, meskipun terjadi penurunan signifikan pada Dana Transfer Pusat.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/10/2025).
“Dana Transfer dari Pemerintah Pusat menurun sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun. Namun, kami berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu program prioritas pembangunan daerah,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi dan realisasi pendapatan daerah sebelumnya. Pemerintah, kata dia, tetap fokus memperkuat perekonomian rakyat melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan program Huma Betang yang disinergikan dengan kebijakan nasional seperti Koperasi Merah Putih.
“Program ekonomi kerakyatan akan terus diperkuat agar daya saing pelaku usaha lokal meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Selain itu, Leonard menegaskan bahwa efisiensi dan realokasi belanja operasional terus dilakukan untuk menjaga kemandirian fiskal. Pemerintah juga mengoptimalkan kinerja BUMD, seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur, guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
“Digitalisasi sistem perpajakan dan pelayanan publik menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas dan memperluas basis pendapatan daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dengan memastikan pemerataan tenaga pendidik, tenaga medis, serta peningkatan fasilitas layanan di wilayah terpencil.
“Pemerintah terus memperluas akses pendidikan dan kesehatan, termasuk melalui pengangkatan guru P3K, digitalisasi pembelajaran lewat platform PENA Kalteng, serta penugasan tenaga medis di daerah perbatasan,” jelasnya.
Leonard juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan masukan konstruktif selama proses pembahasan Rancangan APBD 2026. Ia berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sinergi antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci untuk memastikan APBD 2026 tersusun secara realistis, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (red)
