Palangka Raya, neonusantara.id — Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin berat seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng sebesar 5,60 persen pada tahun 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan mencapai 7,3 persen pada 2029. Selasa (14/10/2025).
Leonard menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Tengah.
Ia menyoroti penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan dalih efisiensi, namun justru terjadi pergeseran anggaran dari daerah ke pusat.
“Efisiensi ini seolah hanya berlaku untuk daerah, sementara tanggung jawab terhadap capaian pembangunan tetap dibebankan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Leonard menjelaskan, ketimpangan antarwilayah menjadi tantangan utama karena perbedaan basis pajak. Ia menilai, TKD masih menjadi instrumen vital untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan memperkuat pemerataan pembangunan.
“Pemerataan pembangunan bukan hanya persoalan anggaran, tapi juga strategi bagaimana seluruh wilayah bergerak serentak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan instansi vertikal. (red)
