PALANGKA RAYA, neonusantara.id – Serapan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah pada semester I tahun 2025 baru mencapai 5,6 persen. Prosentase ini merupakan yang terendah di antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah di provinsi tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan bahwa pencapaian yang rendah ini disebabkan oleh belum selesainya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2025. Ia menyebutkan bahwa tahap Rencana Kerja dan Anggaran belum rampung, sehingga berdampak pada pelaksanaan program pada semester pertama.
Dinas TPHP mengelola dana sekitar Rp300 miliar, dan setelah perubahan APBD dapat naik menjadi Rp350 miliar. Meski begitu, ketidakpastian terhadap batas pagu anggaran menyebabkan beberapa program tertunda, khususnya belanja modal yang baru terealisasi sekitar 2,5 persen.
Belanja modal tersebut umumnya digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian yang melibatkan pihak ketiga. Meskipun realisasi minim, Nafsiah optimis target masih dapat dicapai pada semester kedua selama Dinas TPHP memilih kegiatan yang cepat terlaksana, seperti pengadaan bibit, pupuk, atau mesin pertanian. Untuk proyek fisik skala besar yang menyerap waktu hampir setengah tahun, diperkirakan sulit diselesaikan dalam jangka pendek.
Lebih lanjut, percepatan realisasi diharapkan setelah Rencana Kerja dan Anggaran selesai dibahas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan. DPRD akan terus melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran berlangsung efektif dan tepat waktu. Menurut Nafsiah, dengan manajemen yang baik dan fokus pada jenis kegiatan yang memiliki waktu pelaksanaan singkat, Dinas TPHP dapat mengejar target yang telah ditetapkan. (red)
