PALANGKA RAYA, neonusntara.id – Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah didorong semakin berani meninggalkan pola pembayaran tunai. Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin, mengusulkan perluasan sistem pembayaran nontunai pada berbagai layanan pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan efisiensi.
Menurut Muhajirin, digitalisasi pembayaran bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Sistem tersebut juga dapat membuat setiap transaksi lebih mudah tercatat dan dipantau, sekaligus memberi kemudahan kepada masyarakat saat membayar pajak maupun retribusi daerah.
“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ucapnya, baru-baru ini.
Muhajirin menyoroti mekanisme pembayaran di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng yang menurutnya sebagian besar masih dilakukan secara tunai. Ia mendorong pola tersebut secara bertahap diarahkan ke sistem digital agar transaksi lebih praktis, aman, dan terdokumentasi.
“Penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” tegas Muhajirin.
Ia menilai transformasi digital harus dibarengi perubahan pola kerja di lingkungan birokrasi. Penggunaan teknologi tidak akan maksimal jika proses pelayanan masih bergantung pada mekanisme manual.
Muhajirin berharap digitalisasi dapat membuat pelayanan publik lebih cepat sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tanpa ketiga hal itu, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas,” tambahnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Kalteng terus memperluas penerapan sistem pembayaran digital pada layanan yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Menurutnya, semakin banyak transaksi yang tercatat secara digital, semakin mudah pula proses pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan daerah.
“Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” pungkas Muhajirin.
