Palangka Raya, Neonusantara.id — Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan di Kalimantan Tengah. Salah satunya melalui kegiatan Pemaparan Hasil Community Vulnerability and Capacity Assessment (CVCA) dan Penyusunan Sistem Peringatan Dini yang digelar pada 7–8 Mei 2026 di Alltrue Hotel, Palangka Raya.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Konservasi Mawas Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation) tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga aparatur desa. Fokus utama kegiatan adalah memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan program Desa Tangguh Bencana (Destana).
Perwakilan Yayasan BOS Konservasi Mawas, Jhanson Regalino, mengatakan sistem peringatan dini berbasis masyarakat memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Sistem peringatan dini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterhubungan yang jelas antara sumber informasi, koordinasi penanganan, sistem berbasis data, dan aksi nyata di lapangan oleh pemerintah desa maupun masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jhanson, penyusunan Community Early Warning System (CEWS) merupakan tindak lanjut dari hasil kajian kerentanan dan kapasitas masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa kesiapan desa menghadapi bencana harus dibangun melalui pemahaman risiko dan kemampuan mengambil tindakan cepat saat kondisi darurat terjadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Tengah, Indra Wiratama, yang hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, memaparkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, hingga media menjadi kunci agar sistem penanggulangan bencana yang dibangun dapat berjalan efektif dan benar-benar dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Dalam paparannya, Indra menjelaskan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan. Nilai IRB turun dari 117,48 pada tahun 2024 menjadi 104,76 pada tahun 2025, meski masih berada pada kategori risiko sedang.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami dan merespons informasi yang diterima.
“Sistem peringatan dini harus dibarengi dengan kapasitas masyarakat dalam merespons informasi. Itulah poin yang jauh lebih krusial,” ujarnya.
Indra menambahkan sejumlah desa di kawasan program Konservasi Mawas perlu terus didorong untuk memenuhi tahapan pengembangan Destana agar mampu menghadapi ancaman bencana secara mandiri dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan BMKG Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, akademisi dari Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, serta perangkat desa terkait.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sistem peringatan dini yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Destana yang kuat lahir dari masyarakat yang memahami risiko, mampu mengambil tindakan cepat, serta memiliki semangat gotong royong dalam menghadapi bencana,” tutup Indra. (red)
