Murung Raya, neonusantara.id — Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemda dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya, Senin (10/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Mura, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah dan Wakil Ketua II Likon. Hadir pula Wakil Bupati Rahmanto, unsur Forkopimda, para anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Bupati Murung Raya Heriyus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang sebelumnya memberikan pandangan, masukan, dan catatan penting bagi peningkatan kinerja pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Kami menghargai seluruh pandangan fraksi karena menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola pembangunan, memperkuat pengawasan anggaran, dan memastikan kebijakan daerah berjalan lebih efektif bagi masyarakat,” ucapnya, Senin (10/11/2025).
Dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keduanya dinilai strategis karena menyentuh aspek penguatan ekonomi dan perencanaan fiskal daerah.
Bupati Heriyus menjelaskan bahwa dalam Raperda terkait insentif usaha, pemerintah sejalan dengan DPRD mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan dan sanksi administratif telah dimasukkan agar pelaksanaannya berjalan konsisten dan adil bagi seluruh pihak.
Sementara itu, untuk Raperda APBD 2026, ia menegaskan pentingnya efektivitas dan ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran. Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta meningkatkan disiplin administrasi agar proses anggaran berjalan optimal dan tidak mengalami keterlambatan. (red)
