KASONGAN – Belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di Kabupaten Katingan menuai perhatian dari anggota DPRD setempat. Legislator dari Fraksi Partai NasDem, H Fahmi Fauzi, menegaskan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk meminta klarifikasi atas keterlambatan pembayaran tersebut.
Menurut Fahmi, sejumlah guru di daerahnya mengeluhkan belum diterimanya TPP untuk bulan Juni dan Juli 2025. Sementara itu, ASN non guru di lingkungan Pemkab Katingan sudah menerima hak mereka.
“Kalau ASN lainnya sudah dibayar, seharusnya guru juga diperlakukan sama. Anggarannya kan sudah disahkan sejak pembahasan RAPBD 2025,” ujarnya di lobi DPRD, Kamis (16/10).
Ia menambahkan, dalam nota APBD tahun ini dana untuk pembayaran TPP seharusnya cukup untuk seluruh ASN, termasuk yang berstatus PPPK. Namun, pelaksanaannya justru tersendat di pertengahan tahun.
“Ini menyangkut hak guru. Kalau memang ada kendala teknis, harus dijelaskan secara terbuka. DPRD punya kewenangan untuk meminta penjelasan resmi,” tegasnya.
Fahmi juga mengingatkan bahwa para guru memiliki hak untuk mempertanyakan pembayaran TPP mereka. “Kami siap menindaklanjuti keluhan ini dan membawanya ke forum RDP bersama pihak terkait,” ujarnya menutup pembicaraan. (red)
