Palangka Raya, neonusantara.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyoroti ketidakjelasan program pengembangan 24 ribu itik petelur yang digulirkan pemerintah pusat di kawasan Food Estate Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Program nasional yang dimulai pada 2020 itu kini menjadi tanda tanya besar lantaran keberadaan itik-itik tersebut tidak lagi tampak di lapangan.
“Ini menjadi pertanyaan besar, ke mana itik-itik itu sekarang? Bagaimana kelanjutan pengembangannya,” ungkap Bambang, legislator dari Daerah Pemilihan V Kalteng.
Menurutnya, laporan awal menyebutkan kelompok tani sempat menikmati surplus produksi telur dan memperoleh keuntungan signifikan. Namun, kondisi saat ini justru berbanding terbalik. “Jika dulu surplus, seharusnya program ini bisa berkelanjutan. Tapi kenyataannya, puluhan ribu itik itu sudah tidak terlihat lagi,” jelasnya.
Bambang menilai kegagalan tersebut terjadi akibat perencanaan yang tidak matang, baik dalam penyediaan bibit, pengelolaan kandang, maupun penyediaan pakan yang menjadi faktor paling krusial. Ia menyebut harga pakan pabrikan yang tinggi menjadi kendala utama. “Harga pakan bisa mencapai Rp475 ribu hingga Rp500 ribu per sak. Kalau petani tidak mampu membeli dan usahanya tidak menghasilkan, maka program ini sia-sia,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pulang Pisau, Ibrahim, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tanggung jawab Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Bogor. Pada 2021, Pulang Pisau menerima 24 ribu ekor itik petelur melalui Dana APBN. Meski sempat diklaim berhasil saat kunjungan Presiden Joko Widodo, program itu tidak berlanjut. “Kelompok tani sempat mencatat saldo ratusan juta rupiah, tetapi karena bergantung pada pakan luar daerah, mereka tidak bisa bertahan,” ujar Ibrahim.
Bambang menyayangkan tidak adanya dukungan berupa pabrik pakan lokal sebelum program sebesar itu digulirkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun fasilitas produksi pakan di Pulang Pisau terlebih dahulu. “Kalau pakan, bibit, dan obat-obatan semua berasal dari luar, maka kita hanya menjadi pasar, bukan pelaku utama,” kritik legislator PDIP itu.
Ia juga mengingatkan agar program pemerintah pusat tidak sekadar berhenti di atas kertas, mengingat Kalteng memiliki peran vital sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jangan sampai ini hanya menjadi proyek sia-sia. Kami akan menelusuri pola pengadaan, penyebab harga pakan tinggi, serta apakah potensi lokal benar-benar dimanfaatkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Bambang mendesak agar setiap program strategis nasional dikaji menyeluruh dari hulu ke hilir sebelum dijalankan. “Jika sejak awal kajiannya sudah keliru, lalu dipaksakan dengan klaim potensi, padahal faktanya tidak mendukung, itu bukan membangun daerah, melainkan hanya membuang anggaran,” pungkasnya. (red)
