Palangka Raya, neonusantara.id – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Tengah kembali mendapat perhatian serius dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga kini belum maksimal sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, efektivitas BUMD sering dipertanyakan, terlebih di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertekan akibat menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kalau PAD kita kuat, tentu bisa menutupi penurunan transfer dari pusat. Namun jika BUMD tidak memberikan sumbangan yang jelas, defisit bisa saja terjadi dan ini berisiko terhadap kelancaran pembayaran,” kata Purdiono, Selasa (26/8/2025).
Ia menegaskan, DPRD dalam waktu dekat akan memanggil jajaran BUMD melalui rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta penjelasan mengenai kinerja sekaligus pemanfaatan penyertaan modal.
“Kalau tidak mampu memberi kontribusi, kenapa justru harus terus disubsidi? Kalau ada BUMD yang tidak efektif, lebih baik diserahkan saja ke pihak swasta. Itu lebih jelas arah dan hasilnya,” tegasnya.
Saat disinggung mengenai jumlah penyertaan modal yang telah dialokasikan, Purdiono mengaku belum mengetahui secara detail. “Hal itu akan kami tanyakan dalam RDP nanti. Untuk saat ini saya belum bisa menjawab,” ujarnya.
Selain menyoroti peran BUMD, Purdiono juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tenaga lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk ketua RT.
Ia berharap evaluasi kinerja BUMD tidak hanya berhenti pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga menghasilkan kebijakan nyata agar BUMD benar-benar menjadi motor penggerak PAD.
Rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi BUMD rencananya akan dijadwalkan setelah pembahasan APBD, baik perubahan maupun murni, rampung dalam waktu dekat. (red)
