PALANGKA RAYA, neonusantara.id – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah memasuki hari ketiga rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 bersama mitra kerja.
Dalam pembahasan tersebut, terungkap bahwa sebagian mitra mengalami pengurangan alokasi anggaran, sementara ada pula yang mendapat tambahan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki 12 mitra kerja, termasuk tiga rumah sakit daerah, yaitu RS Kalawa Atei, RSUD Doris Sylvanus, dan RSUD Hanau.
“Kami menelaah anggaran mitra satu per satu. Prinsipnya, selama tidak mengganggu kondisi keuangan SOPD, program tetap dapat berjalan,” ujar Tomy saat ditemui di Gedung DPRD, Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan bahwa di tengah situasi keuangan daerah dan negara saat ini, kebutuhan dasar harus menjadi prioritas, terutama pembayaran gaji pegawai. “Gaji pegawai harus dijamin penuh untuk satu tahun. Jangan hanya cukup sembilan bulan, lalu sisanya menunggu perubahan anggaran. Hal itu jelas akan memberatkan pegawai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomy menyampaikan adanya informasi dari Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan efisiensi anggaran kembali dilakukan pada tahun 2026. Meski begitu, menurutnya ada sektor tertentu yang tetap perlu mendapat perhatian lebih, seperti ketahanan pangan.
“Beberapa hari lalu, Bapak Gubernur meninjau panen raya di Kapuas. Itu merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memenuhi kebutuhan pangan nasional,” jelas Tomy.
Ia menambahkan, seluruh masukan dari SOPD mitra Komisi III akan dikompilasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng. “Proses ini memerlukan waktu. Beberapa komisi juga masih menyelesaikan rangkuman dan berita acara. Rencananya, besok malam hasilnya baru akan dibawa ke Banggar,” pungkasnya. (red)
