PALANGKA RAYA, neonusantara.id – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di daerahnya akan berlangsung secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh kabupaten/kota siap bersamaan. Menurutnya, pendekatan seperti ini lebih efektif dibandingkan menunggu kesiapan secara merata di seluruh wilayah.
Sugiyarto mencontohkan, apabila Palangka Raya sudah siap, pembangunan dapat segera dilaksanakan, sementara Barito Utara yang belum siap bisa ditunda dahulu. Ia menegaskan bahwa apabila semua daerah saling menunggu, maka program tidak akan berjalan.
Saat ini masih ada tiga daerah yang belum siap menjalankan pembangunan Sekolah Rakyat. Meski demikian, daerah-daerah yang sudah siap diminta untuk memulai pembangunan terlebih dahulu.
Sugiyarto berharap agar pada tahun 2025 setiap kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sudah memiliki Sekolah Rakyat, meskipun belum semuanya memiliki gedung permanen. “Jika pembelajaran sudah berjalan meskipun menggunakan ruang pinjaman, itu sudah baik. Yang penting prosesnya sudah berlangsung,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial Provinsi dan pemerintah pusat dalam melakukan validasi data penerima manfaat agar program tersebut tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar anak dari keluarga mampu tidak termasuk dalam program ini. Prosedur operasional standar penerimaan harus jelas agar tidak terjadi penyimpangan.
Menurut Sugiyarto, tantangan utama dalam pelaksanaan program bukan jumlah peserta didik, melainkan ketersediaan tenaga pengajar. Karena gaji guru Sekolah Rakyat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proses rekrutmen harus mengikuti ketentuan dari pusat.
Sugiyarto mengusulkan agar guru-guru direkrut dari putra daerah, lulusan FKIP atau jurusan pendidikan di Kalimantan Tengah, agar masyarakat lokal dapat diberdayakan dalam bidang pendidikan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa target Sekolah Rakyat akan dikejar agar hadir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, baik dari segi fisik bangunan maupun operasional. Meski belum semua daerah memiliki gedung, paling tidak pembelajaran sudah berjalan. Secara bertahap, diharapkan semua daerah dapat ikut serta. (red)
