Palangka Raya, neonusantara.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan,
menyoroti keras pola pelaksanaan rehabilitasi daerah aliran sungai (rehab DAS) yang dilakukan PT Asmin Barabronang (ABB) di Katunjung, Kapuas Hulu. Selama hampir sepuluh tahun beroperasi dan menanam, ia menilai kontribusi perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal masih sangat minim.
Menurut Bambang, “Dengan keberadaan mereka selama satu dekade, seharusnya sudah ada persemaian
mandiri besar di Katunjung, bukan hanya untuk kebutuhan ABB, tapi juga untuk daerah lain. Faktanya, nol besar.
” Ia menyebut ABB justru lebih banyak mengandalkan vendor dan kontraktor dari luar daerah untuk pengadaan bibit maupun tenaga kerja. “Padahal banyak pekerjaan yang bisa melibatkan warga setempat, mulai dari pembuatan bibit, penyemaian di polybag, penanaman, hingga pemeliharaan bibit sampai tahun ketiga,” ungkapnya. (15/7/2025)
Bambang menambahkan, “Fakta di lapangan, masyarakat hanya jadi penonton. Padahal ibu-ibu dan
bapak-bapak di desa bisa diberdayakan, diberi polybag, menyemai bibit, dan hasilnya dibeli perusahaan. Itu akan memberi penghasilan dan dampak ekonomi nyata. Tapi ABB tidak melakukan itu, Ia juga menilai klaim perusahaan yang menyebut telah menanam ribuan hektare belum terbukti.
“Kalau benar ribuan hektare sudah ditanam, seharusnya di Katunjung sudah berdiri persemaian lokal
yang melibatkan warga. Namun yang saya temui di lapangan hanyalah proyek-proyek
sesaat tanpa efek jangka panjang,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, “Sekarang bibit didatangkan dari Banjar atau Jawa. Secara kualitas, bibit dari luar itu belum tentu cocok dengan karakter tanah Katunjung. Kalau masyarakat diberdayakan, mereka bisa cari bibit dari hutan sekitar, menyemai sendiri, sehingga tanaman lebih adaptif. Tapi ABB malah pakai vendor yang cari tenaga kerja murah dari luar.”
Bambang menilai pola kerja ABB murni business to business, hanya mengejar target tanam tanpa
melihat sisi kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan masyarakat setempat yang saya temui saat reses mengaku hanya sekali-sekali dilibatkan, itu pun hanya untuk menanam secara proyek, ujarnya.
“Pagi-pagi warga hanya nongkrong di depan rumah. Coba kalau mereka diberi polybag, pasti ada
kesibukan. Kalau benar sudah ribuan hektare ditanam, bibitnya dari mana? Kenapa
masyarakat tidak dilibatkan? Itu yang saya pertanyakan,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan, “Pola seperti ini tidak boleh terus berlanjut. Semua perusahaan yang memiliki
kewajiban rehab DAS, baik tambang maupun perkebunan, harus melibatkan masyarakat lokal secara nyata, bukan sekadar formalitas. Silakan saja mereka mengklaim sudah ribuan hektare, tapi dampaknya ke masyarakat mana? Seharusnya tiap rumah punya persemaian sendiri, tiap pagi sore ada kesibukan. Tapi yang ada sekarang hanya vendor, bibit dari luar, dan masyarakat tetap miskin.”
Bambang berharap, “Kedepan, perusahaan seperti ABB mengevaluasi pola kerja mereka. Pelibatan
masyarakat bukan hanya soal kewajiban sosial, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus memastikan bibit yang digunakan lebih sesuai dengan kondisi lahan. Pelibatan masyarakat itu kunci.” (red)
DPRD Kalteng Bambang Irawan Kritik Soroti Pola Reboisasi PT ABB yang Tak Libatkan Masyarakat Katunjung
