Palangka Raya, neonusantara.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-10 Penutupan Masa Persidangan II serta Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025. Agenda utama dalam rapat yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng ini adalah penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun 2024.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo. Dalam sambutannya, Riska menuturkan bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik sepanjang tahun 2024 secara umum berjalan cukup baik. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serta ditingkatkan.
“Masih ada beberapa target yang belum tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu, rekomendasi dari DPRD ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Riska.
DPRD Kalteng dalam rekomendasinya menyoroti beberapa aspek utama, di antaranya: penataan kembali kebijakan pembangunan ekonomi dengan penekanan pada diversifikasi dan penguatan sektor hilirisasi berbasis potensi lokal. Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga menjadi prioritas guna menunjang ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan sinergi lintas sektor dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pada setiap perangkat daerah turut ditekankan.
Poin lain dalam rekomendasi mencakup strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis data terverifikasi, serta perluasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. DPRD juga mendorong penguatan posisi strategis Kalimantan Tengah sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN) melalui pengembangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)—termasuk dari sektor pajak air permukaan, alat berat, dan kendaraan—juga menjadi sorotan penting.
Dewan mendorong inovasi serta peningkatan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diiringi dengan upaya memperbaiki penyerapan anggaran yang tahun 2024 baru mencapai 88,49 persen. Perbaikan mekanisme belanja hibah dan bantuan sosial, serta transparansi dalam perubahan alokasi anggaran, menjadi catatan krusial lainnya.
Rapat juga mengangkat keprihatinan atas meningkatnya angka kemiskinan di Kalimantan Tengah pada bulan September 2024 yang mencapai 149,24 ribu jiwa atau 5,26 persen, meningkat dibandingkan data Maret 2024, terutama di wilayah perkotaan. Di sisi lain, kualitas penyerapan tenaga kerja juga dianggap belum optimal, dengan bertambahnya jumlah pekerja setengah penganggur.
“Seluruh rekomendasi ini merupakan wujud komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Riska Agustin. (red)
