#palangkaraya #kalteng #kalimantantengah #neonusantara.id
Palangka Raya, neonusantara.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.
Adapun kegiatan dilaksanakan bertempat di Aula Eka Hapakat, Komplek kantor Gubernur Kalteng pada Selasa (28/12/2023).Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan kemiskinan adalah suatu isu utama dalam pembangunan
.”Sehingga perlu adanya perhatian yang serius serta, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan dan penghapusan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim,” ucap Leo.Lanjutnya, kegiatan tersebut juga merupakan upaya dalam rangka melakukan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan, oleh Pemprov Kalteng. Serta melakukan koordinasi dan sinergi upaya penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Sehingga melalui kegiatan ini Pemerintah bisa mempersiapkan strategi dalam program-program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan di wilayah Provinsi Kalteng.Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan, kegiatan ini merupakan evaluasi bersama dalam rangka menekan angka kemiskinan di Provinsi Kalteng.
“Upaya untuk menekan angka kemiskinan ini kita lakukan setiap saat. Sesuai dengan arahan Presiden diharapkan adanya peran dari stakeholder dan juga harus ada big data agar, dalam pelaksanaan program jelas sehingga tahapan-tahapannya jelas,” ucap Wagub.
Selain itu, kolaborasi dari semua pihak khususnya OPD-OPD yang ada di suatu Pemerintahan Daerah. Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa salah satu faktor yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan adalah dari sisi pendanaan.Dia juga berpesan agar Pemerintah Daerah agar dapat berkolaborasi dalam menekan angka kemiskinan.
Apalagi tantangan kedepannya ini tidak bisa diprediksi, sehingga para stakeholder diharapkan bekerja dengan ekstra. “Harapannya, pada 2024 mendatang angka kemiskinan ini dapat ditekan. Oleh karena itu, para stakeholder terkait dapat berkolaborasi agar program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan tepat. Serta yang paling penting adalah program penghapusan kemiskinan agar dapat tepat sasaran,” tutur Wagub. (red)
